"Negara kemudian mulai membangkitkan Industri, isu kemandirian mendorong obat dan alat kesehatan perlu apresiasi, upaya pemerintah memotong tadi, bahan baku impor, supaya produksi bahan baku, contoh parasetamol, sudah banyak bisa mereduksi harga obat tadi. Saya perlu juga sebuah kebijakan strategi negara kesehatan, kemandirian farmasi, bagaimana melalui Kemenkeu kebijakan khusus pajak tadi, alat kesehatan, sama regulasi-regulasi ini terkait hal kesehatan TKDN apresiasi, pada saat proses tender alat kesehatan, keberpihakan produk-produk dalam negeri, negara punya kepentingan," ujar Adib.
"Tetapi tentunya menimbulkan persaingan masih kalah kompetisi negara luar, harus ada berperan merangsang industri dalam negeri untuk produksi alkes. Saya kira akan berdampak pada pembiayaan," tambahnya.
Dokter Adib mencontohkan negara Malaysia yang memiliki pembiayaan pengobatan lebih murah karena pajak di sana rendah.
"Saya diskusi di Malaysia, dengan alkes pajak rendah, kenapa biaya kesehatan di Malaysia lebih murah, ya karena pajak," pungkasnya,
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan alasan banyak warga RI yang berobat ke luar negeri. Salah satunya terkait mahalnya harga alat kesehatan hingga obat-obatan.
"Tadi juga disampaikan bahwa perbedaan harga obat itu 3 kali, 5 kali dibandingkan dengan di Malaysia misalnya, 300% kan, sampai 500%," ujar Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Lebih lanjut Budi menjelaskan penyebab tersebut terjadi. Ia menyebutkan dikarenakan terjadinya inefisiensi dalam perdagangan dan masalah tata kelola. Budi pun menginginkan bahwa dengan perbedaan harga bisa dijabarkan secara transparan.
(dec/spt)
