Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menyebut pembatasan penerima bahan bakar minyak (BBM) menjadi sinyal bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Ekonom Senior Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menjelaskan, pengetatan tersebut menjadi strategi awal pemerintah untuk menaikan harga BBM bersubsidi. Ia menilai pemerintah sudah tidak mampu menahan pembengkakan subsidi energi yang terjadi.
“Pemerintah tidak sanggup lagi. Artinya sinyal kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga BBM yang selama ini di subsidi yaitu Pertalite dan Solar,” ucap Faisal kepada pewarta saat ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (10/7/2024).
Menurut dia, depresiasi nilai tukar rupiah menyebabkan dana kompensasi energi menjadi membengkak, sehingga pada akhirnya pemerintah tak dapat menahan subsidi energi yang terus mengalami kenaikan.
Faisal juga menyebutkan pemerintah pernah menunggak dana kompensasi energi hingga 2 tahun kepada PLN. Hal itu menurutnya hampir membuat perusahaan plat merah itu gagal bayar.
“Belum lagi yang dahsyat itu yang hampir 100 triliun sendiri apa? LPG itu. Jadi sekarang besar sekali LPG itu,” kata Faisal.
Subsidi LPG 3 kg yang begitu besar, lanjut Faisal, membuat pemerintah melakukan berbagai tindakan untuk menyediakan opsi pengganti ‘gas melon’ tersebut.
Namun, Faisal menilai langkah tersebut gagal karena hingga saat ini kebutuhan atas LPG 3 kg masih begitu tinggi.
“Nah makanya mau aneh-aneh gitu. Mau bikin apa? Gasifikasi batubara DME. Jadi sebagai pengganti LPG itu. Tapi gagal semua kan, gagal semua,” tutur Faisal.
“Tapi alhamdulillah gagal,” tutupnya.
Pada pemberitaan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah menargetkan penerima BBM subsidi bakal lebih tepat sasaran atau makin ketat mulai 17 Agustus 2024.
Dengan demikian, hal tersebut bakal mengurangi jumlah penyaluran BBM subsidi kepada orang yang tidak berhak menerima.
Menurut Luhut, PT Pertamina (Persero) juga tengah menyiapkan upaya agar penyaluran BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran.
“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, nah itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan itu. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah mulai, di mana orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu akan bisa kita kurangi,” ujar Luhut dalam unggahan di akun Instagram resmi, Selasa (9/7/2024).
Pernyataan tersebut dilontarkan usai defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 diproyeksikan akan lebih besar dari target yang ditetapkan.
(azr/lav)
