Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengimbau pemerintah untuk menunda kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPn) menjadi 12% pada 2025 demi kepentingan masyarakat, dibanding mementingkan memberi insentif fiskal atas nama kepentingan investasi belaka.

Faisal menjelaskan, insentif fiskal yang diberikan pemerintah begitu banyak diberikan ke sektor-sektor non-produktif. Hal itu, ditempuh hanya karena memenuhi target investasi tanpa memperdulikan kepentingan masyarakat luas.

“Tax holiday, tax deduction, super tax deduction segala macem gitu-gitu kan malah disubsidi. Mobil listrik, mobil listrik kan Rp40 juta per mobil [insentif yang diberikan],” ucap Faisal saat ditemui awak media di Kompleks DPR RI, Rabu (10/7/2024).

“Rasa keadilannya dimana, demi investasi semua itu makin gelap mata,” lanjutnya.

Meski demikian, Faisal juga mengatakan penundaan kebijakan tersebut berpotensi menaikan defisit anggaran.