Dengan demikian, Faisal menegaskan terdapat indikasi daya beli masyarakat yang melambat. Sebab, penjualan mobil dan motor bisa menjadi salah satu indikator daya beli masyarakat.
“Daya beli turun. Emang daya beli turun,” pungkas Faisal.
Selain penerimaan negara yang menyusut, defisit anggaran membengkan juga disebabkan oleh banyaknya tambahan belanja pemerintah.
Ia menjelaskan, belanja tambahan seperti biaya pembayaran bunga utang, tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pembiayaan Ibukota Nusantara (IKN), hingga tambahan subsidi energi jadi faktor utama melebarnya defisit dari yang sebelumnya telah dipatok pada APBN 2024 sebesar 2,29%.
“Ada belanja tambahan misalnya PMN kemarin mereka rapat di hotel minta tambahan PMN, bayar bunganya naik, ini jadi upacara 17 Agustus di IKN itu biayanya mahal banget, tambahan subsidi,” ungkap Faisal Basri.
Sebagai informasi, Banggar DPR RI dan pemerintah sepakat meningkatkan target defisit APBN 2024 menjadi Rp609,7 triliun atau 2,7% terhadap PDB. Padahal semula pemerintah menargetkan defisit fiskal hanya Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB.
Kedua pihak juga menyetujui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun akibat pelebaran defisit yang terjadi. Dalam perkembangannya, pemerintah telah membukukan defisit anggaran Rp77,3 triliun pada Juni 2024.
“Dengan demikian apakah laporan semester dapat disetujui dan jadi kesimpulan DPR, pemerintah, dan Bank Indonesia dalam realisasi semester-I dan prognosis semester-II APBN 2024, apakah dapat disetujui?” tanya Wakil Ketua Banggar Cucun Ahmad, di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Selasa (9/7/2024).
(lav)
