Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tercatat telah memberikan sanksi administratif keimigrasian (TAK) terhadap 2.041 warga negara asing pada semester I 2024. Jumlahnya ini naik 75,19% dari jumlah TAK pada 2023 yang diberikan pada 1.165 WNA.

“Dari jumlah tersebut, 1503 di antaranya atau sekitar 73,64%-nya merupakan sanksi deportasi,” kata Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim melalui pesan singkat, Selasa (9/7/2024).

Menurut dia, beberapa sanksi keimigrasian yang dijatuhkan kepada para WNA yang melanggar aturan adalah pencegahan atau penangkalan; pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal; larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia; keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; pengenaan biaya beban; hingga deportasi.

Toh, kata Silmy, deportasi merupakan menjadi sanksi keimigrasian yang paling banyak diberikan kepada orang asing. Deportasi menempati porsi 73,64% dari keseluruhan jumlah TAK dalam enam bulan pertama 2024. 

Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 135,21% dibanding semester satu 2023. Pada saat itu, ada 639 WNA yang mendapat sanksi deportasi  dari Indonesia.