Selain karena sentimen global, pasar surat utang domestik juga tertekan isu fiskal. Indonesia mencatat kenaikan defisit APBN pada Juni sebesar Rp77,3 triliun. Tahun ini, defisit APBN juga diperkirakan naik ke 2,7%, melonjak dari perkiraan sebelumnya 2,29% akibat tekanan pelemahan rupiah yang melebarkan bolong anggaran di kala tren penerimaan negara lesu.
Ada kekhawatiran pada pemerintahan baru nanti, batas defisit bisa makin melebar mengingat rencana belanja yang besar tidak lagi dibantu oleh keberadaan saldo anggaran lebih (cash reserve) yang memadai seperti saat ini. Alhasil, ada potensi penerbitan utang lebih besar ke depan.
Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan persetujuan DPR-RI untuk penambahan penggunaan saldo anggaran lebih untuk menambal bolong anggaran tahun ini, tanpa perlu menerbitkan surat utang baru. Yang ada justru penerbitan surat utang baru dikurangi Rp214 triliun dari target semula mencapai lebih dari Rp600 triliun.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah, menyatakan, sejauh yang ia ketahui dari komunikasi dengan Satgas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, pemerintahan baru berkomitmen menjaga defisit di 3% sesuai aturan.
"Setahu saya dari tim Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, khusus untuk UU Keuangan Negara, soal defisit, komitmen tetap 3%, belum ada perubahan apapun dan itu interaksi saya dengan Pak Prabowo. Dan itu saya hormati karena apa, karena memang 3% adalah sesuatu yang memang ke depan untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal kita," kata Said.
Lebih lanjut Said bilang, dengan tantangan fiskal ke depan yang semakin berat, ia percaya Prabowo akan lebih berhati-hati. "Kalau melihat tantangan ke depan fiskal kita akan semakin berat, space semakin menyempit, maka Pak Presiden Prabowo saya pikir tidak akan mengutak-atik UU Keuangan Negara," tandas Said.
Belanja Lebih Berani
Dalam sebuah forum ekonomi internasional Mei lalu, Prabowo menyatakan niatnya untuk mendorong belanja negara lebih berani ketika anggaran negara dibatasi defisitnya maksimal 3% berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini.
Mantan Danjen Kopassus itu menyatakan, pemerintahannya yang akan diresmikan pada Oktober, akan memfokuskan anggaran negara untuk membiayai program unggulannya saat kampanye, program makan siang gratis. Dalam wawancara dengan Haslinda Amin dari Bloomberg TV, Prabowo bilang, program makan siang gratis itu masih bisa dibiayai sembari tetap mempertahankan defisit APBN di level 3% dengan memangkas pengeluaran atau belanja yang tidak penting.
Ketika didesak lagi oleh Amin apakah itu berarti pemerintah akan menaikkan batas defisit ke 4% atau 5%, Prabowo menggelengkan kepala. Belanja lebih berani tidak berarti mengerek defisit dari batas 3%.
"'[Batas defisit APBN] 3% itu adalah sesuatu yang arbitrer, tidak banyak negara yang bertahan dengan itu, tapi kami memiliki tradisi menjaga pengelolaan fiskal tetap prudent. Saat ini defisit APBN kami termasuk yang paling rendah di dunia, jadi saya kira ini saatnya untuk lebih berani dalam pembelanjaan dengan good governance," kata Prabowo.
-- dengan bantuan laporan Azura Yumna.
(rui/aji)
