“Maka kami telah menyampaikan di keseluruhan prognosis APBN 2024 akan mengalami kenaikan defisit dan untuk itu akan digunakan SAL tahun sebelumnya Rp100 T dan tambahan defisit dari PLN tentu tidak butuh pembiayaan dari SBN sehingga penerbitan SBN bisa ditekan turun,” ujar Sri Mulyani dalam rapat tersebut.
Sri Mulyani juga mengungkap, Banggar memberikan catatan terkait relaksasi Automatic Adjustment atau pemblokiran sementara anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 5%. Ia menungkap Banggar meminta agar mekanisme relaksasi Automatic Adjustment dilakukan secara selektif dan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara.
“Ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi pegangan kami bendahara negara dalam mengelola keuangan negara,” ucap Sri Mulyani.
Dengan demikian, ia mengucapkan terima kasih kepada Banggar atas hasil rapat Panja yang mengulas prognosis APBN semester II dan pelaksanaan APBN semester I.
“Pada akhirnya APBN 2024 tetap jadi instrumen penting dan diandalkan jaga negara dan perekonomian dari berbagai gejolak sehingga perekonomian bisa terjaga. Demikian pak pimpinan terima kasih kerja keras dari Panja sehingga dapat kesimpulan Lapsem dan prognosa untuk pelaksanaan APBN 2024,” tutup Sri Mulyani.
Seperti diketahui, keuangan negara melanjutkan posisi defisit dengan nilai semakin lebar pada Juni, mencapai Rp77,3 triliun. Angka defisit itu lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya yang baru sebesar Rp21,8 triliun.
Defisit yang makin lebar tersebut, diperkirakan akan membawa angka defisit APBN tahun ini mencapai Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari Produk Domestik Bruto.
Namun, meski defisit makin melebar, pemerintah berencana memangkas penerbitan surat utang negara (SUN/SBN) pada tahun ini sebesar Rp214,6 triliun. Itu karena pemerintah berniat menutup sebagian bolong anggaran memakai SAL dari tahun lalu sebesar Rp100 triliun.
"Kami ajukan pada DPR untuk penggunaan SAL Rp100 triliun tambahan dari Rp51 triliun yang sudah kami usulkan dalam UU APBN," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR-RI dan Bank Indonesia di Gedung Parlemen, Senin (8/7/2024).
(azr/lav)
