“Data impor kita, kalau dari luar dengan adanya data impor kita yang ada dalam negeri bedanya jauh jomplang. Jadi impor misalnya US$100 juta data kita BPS. Data dari luar bisa US$300 juta. Jadi jauh sekali,” ujarnya.

Zulhas tidak membeberkan dengan lengkap ihwal perbedaan data tersebut, tetapi memastikan bahwa terdapat 7 komoditas yang memiliki perbedaan data paling besar.

Sebanyak 7 komoditas tersebut di antaranya adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, tekstil sudah jadi lainnya dan alas kaki.

Zulhas memastikan bahwa satgas bakal mulai bekerja secepat mungkin setelah adanya penerbitan Surat Keputusan (SK), meski tidak menjelaskan ihwal waktu pastinya.

Ketika ditanya apakah Bea dan Cukai bakal dilibatkan dalam satgas tersebut, Zulhas mengatakan, bakal mempelajari hal tersebut lebih lanjut.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto turut merespons rencana Mendag Zulhas untuk membentuk satgas khusus untuk mengurusi masalah produk impor ilegal.

"Impor ilegal ditindak secara hukum. Silakan saja [membentuk satgas], namanya ilegal tidak sesuai dengan aturan ya ditindak saja," ujar Airlangga di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

(dov/wdh)