Bloomberg Technoz, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII Maman Abdurrahman mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan kajian dalam memberikan relaksasi ekspor bijih bauksit yang telah dicuci (washed bauxite), usai sudah dilarang sejak Juni 2023.

Maman menggarisbawahi relaksasi tersebut hanya dilakukan dengan kuota terbatas, dengan tetap mendorong pembangunan pabrik pemurnian atau smelter di dalam negeri.

Terlebih, perekonomian di daerah Kalimantan Barat –sebagai daerah dengan sumber daya alam (SDA) bauksit terbesar– sangat terdampak dengan kebijakan pelarangan ekspor tersebut.

“Poinnya, pada saat ingin dibuka ekspor kembali diberikan kuota terbatas. Jadi saya tidak setuju juga kalau dibuka secara besar, tetapi dibuka ruang kuota terbatas untuk bisa ekspor agar ekonomi di Kalimantan Barat relatif agak bergerak,” ujar Maman dalam agenda rapat kerja dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif yang disiarkan secara virtual, dikutip Selasa (9/7/2024).

Sekadar catatan, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (AP3BI) memproyeksikan jumlah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan bauksit di Indonesia mencapai setidaknya lebih dari 1.400 karyawan sejak pelarangan ekspor bijih bauksit pada Juni 2023.