Perluasan kewenangan ini dilakukan hampir dua bulan setelah Presiden Joe Biden memerintahkan satu perusahaan China menjual properti miliknya di dekat markas Angkatan Udara Wyoming yang menyimpan rudal balistik antarbenua.
Pejabat Depkeu itu juga mengatakan bahwa tinjauan Cfius terhadap transaksi properti ini tidak memandang negara asal investor dan akan mempertimbangkan isu-isu seperti ancaman, kerentanan, serta konsekuensinya terhadap keamanan nasional.
Laporan Departemen Keuangan tahun 2023 menyebut bahwa investasi China menjadi yang terbanyak yang ditinjau oleh Cfius pada periode 2020-2022.
Laporan dari Kantor Direktur Intelijen Nasional pada 2023 menyebut bahwa kegiatan mata-mata ekonomi, industri, dan siber oleh China, Rusia, Iran, dan Korea Utara merupakan satu "ancaman serius terhadap kemakmuran, keamanan, dan daya saing AS."
"Rencana ini tidak mengatakan bahwa itu adalah soal China," kata Phil Ludvigson dari King & Spalding dan mantan pejabat Depkeu. "Tetapi hal ini bukan langkah mengejutkan, apakah itu terkait kewenangan real estat atau kewenangan tradisional Cfius, bahwa kasus-kasus yang paling dikhawatirkan dan paling mengganjal yang dikaji oleh Cfius adalah investasi China."
Aturan baru ini merupakan "titik penting dalam menjata instalasi militer penting AS," kata Paul Rosen, menteri muda keuangan bidang keamanan investasi dalam pernyataan tertulis.
Rosen menambahkan bahwa Pentagon dan anggota Cfius lain "bersikap responsif terhadap perubahan risiko yang kami hadapi untuk memastikan perlindungan instalasi militer dan aset pertahanan lain."
(bbn)
