Dalam pemeriksaan juga dilakukan pengkajian ulang atas pelaksanaan transparansi fiskal terkait dengan pemenuhan kriteria transparansi fiskal pemerintah pusat 2023.
"Pemeriksaan dilakukan mulai 17 Januari 2024, berdasarkan Surat Tugas Ketua BPK Nomor 7/ST/01/2024 tanggal 10 Januari 2024," tertulis dalam LKPP 2023.
Menurut Isma Yatun, opini WTP pada LKPP 2023 ini menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, dan merupakan capaian dari komitmen pemerintah untuk mendukung tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan negara.
Jokowi: WTP Bukan Prestasi tapi Kewajiban
Pesiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti pentingnya hasil laporan keuangan pemerintah yang meraih predikat WTP dari BPK. Presiden menegaskan bahwa WTP bukan sebuah prestasi, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi untuk pengelolaan APBN yang baik dan transparan.
“WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” ujar Jokowi dalam sambutan saat menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di Jakarta, Senin (8/7/2024).
Presiden turut menggarisbawahi stabilitas ekonomi dan politik Indonesia di tengah tantangan global seperti perang dagang dan perubahan iklim yang makin nyata. Meskipun pertumbuhan ekonomi global melambat, dia mengklaim Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%, dengan inflasi yang tetap terjaga.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden kembali menekankan perlunya aparat pemerintah untuk lebih lincah dan taktis dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, mereka juga harus mampu memanfaatkan peluang yang ada.
“Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil, fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini,” tambahnya.
Terkait deregulasi dan debirokratisasi, Presiden mengakui masih ada kendala dalam regulasi yang tidak sinkron dan prosedur birokrasi yang rumit. Presiden pun mendorong agar reformasi struktural terus dilanjutkan untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi pemerintahan.
“Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur,” kata Jokowi.
(lav)
