Untuk pembangunan Tol Jogja-Bawen, kata Entus, ada perubahan kondisi yakni kenaikan biaya kontruksi, yang membuat perseroan kembali menghitung ulang modal dari Rp14,2 triliun menjadi Rp18,3 triliun.
"Dengan PMN sebesar Rp2,09 triliun ini akan meng-generate kalau terserap semuanya dana publik dengan komposisi 64% dan 36%, sebesar Rp1,16 triliun."
Selain ADHI, Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya juga telah mengajukan PMN kepada sebanyak 15 BUMN lainnya pada tahun depan, dengan total dana mencapai sekitar Rp42 triliun.
Dari total tersebut, PT Hutama Karya (HK) menjadi perusahaan pelat merah yang menerima PMN terbanyak dengan total mencapai Rp13,8 triliun.
"Untuk APBN 2025, kami mengusulkan Rp44 triliun, di mana terbesar dari Hutama Karya. Ini untuk pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3 yaitu 13,8 triliun," ujar Erick, medio Maret lalu.
Berikut rincian usulan PMN ke perusahaan BUMN untuk 2025.
- PT Hutama Karya (HK) : Rp13,8 triliun untuk melanjutkan proyek pembangunan JTTS fase 2 dan 3.
- PT Asabri : Rp3,6 triliun untuk perbaikan permodalan
- PT PLN (Persero) : Rp3 triliun untuk program listrik desa
- PT IFG : Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR
- PT Pelni : Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru
- PT Biofarma : Rp2,2 triliun untuk fasilitas capex baru
- PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) : Rp2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan
- PT Len Industri : Rp2 triliun untuk penyehatan keuangan
- Danareksa : Rp2 triliun untuk pengembangan usaha
- PT Kereta Api Indonesia (KAI) : Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah
- PT ID FOOD : Rp1,6 triliun untuk modal kerja dan investasi program CFF
- PT Pembangunan Perumahan (PP) : Rp1,56 triliun untuk penyelesaian Tol Jogja-Bawen dan KIT Subang
- Perum Damri : Rp1 triliun untuk penyediaan bus listrik
- Perumnas : Rp1 triliun untuk restrukturisasi dan penyelesaian pendanaan
- PT INKA : Rp976 miliar untuk pembuatan kereta KRL
(ibn/dhf)
