Sri Mulyani menyebutkan, pada Semester 1-2024 terjadi penurunan penerimaan negara terutama karena setoran pajak badan usaha (PPh Badan) korporasi berbasis komoditas yang susut.
Korporasi di sektor sumber daya alam itu, termasuk di sektor tambang nikel dan minyak kelapa sawit mentah (CPO). Penurunan harga di pasar mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan tersebut. "Mereka [korporasi] masih profitable, tapi profitnya menurun sehingga penerimaan pajak turun juga dari sisi PPh. Juga ada faktor restitusi [pajak]," kata Sri Mulyani.
Ani, demikian Bendahara Negara ini biasa disapa, menyebut, belanja pemerintah diprediksi masih naik 9% sampai akhir tahun.
Beberapa pos belanja mengalami kenaikan di antaranya pengeluaran untuk subsidi pupuk, pengeluaran untuk bantuan sosial juga naik, ditambah pengeluaran belanja pegawai seperti pengucuran gaji ke-13 juga Tunjangan Hari Raya.
"Juga beberapa akselerasi proyek-proyek yang ingin diselesaikan serta realisasi dari pinjaman luar negeri, dari Kementerian dan Lembaga. Jadi, [defisit yang membesar] kombinasi itu tadi," jelas Ani.
Defisit APBN 2024 diprediksi mencapai Rp609,7 triliun, naik dari perkiraan semula Rp522,8 triliun. Pengeluaran negara membengkak dari Rp3.325,1 triliun menjadi Rp3.412,2 triliun.
Belanja pemerintah pusat meningkat terutama untuk belanja K/L yang naik Rp108 triliun menjadi Rp1.198,8 triliun. Lalu, belanja subsidi energi dan kompensasi juga naik Rp37,1 triliun dari target.
Pada saat yang sama, pendapatan negara diprediksi naik sedikit dari Rp2.802,3 triliun menjadi Rp2.802,5 triliun. Penerimaan pajak diprediksi turun sebesar Rp66,9 triliun menjadi Rp1.921,9 triliun. Pendapatan bea cukai juga dipangkas Rp24,5 triliun menjadi Rp296,5 triliun.
Untuk menambal defisit APBN 2024, pemerintah berencana memakai Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp100 triliun dari yang diajukan sebelumnya sebesar Rp50 triliun. Pemakaian SAL itu bisa membantu mengurangi ketergantungan pada utang baru demi menambal bolong anggaran.
Penerbitan SBN justru akan dikurangi Rp214 triliun tahun ini.
"Ini yang diharapkan bisa menstabilkan keseluruhan. Jadi ini gunanya pada saat harga komoditas tinggi ekonomi lagi bagus, kita bisa mendapatkan buffer fiskal. Untuk bantalan fiskal yang kita kumpulkan pada 2022 dan 2023, kita gunakan sekarang," kata Sri Mulyani.
(rui)
