Hal tersebut terjadi karena izin ekspor untuk PTFI, sebelum mendapatkan relaksasi hingga Desember 2024, hanya berlaku hingga Mei 2024. Dengan demikian, PTFI harus mendapatkan izin ekspor baru dari pemerintah.
PTFI baru menerima izin ekspor hingga Desember 2024 pada Selasa (2/7/2024), walaupun pemerintah telah menerbitkan sejumlah dasar hukum untuk relaksasi ekspor pada akhir Mei 2024.
Akibat tertundanya perolehan izin ekspor PTFI, FCX memperkirakan sebagian produksi kuartal II-2024 baru akan dikirimkan pada periode mendatang.
“FCX saat ini memperkirakan penjualan konsolidasinya untuk kuartal II-2024 akan menjadi sekitar 5% di bawah panduan April 2024 sebesar 975 juta pon tembaga dan sekitar 30% di bawah panduan April 2024 sebesar 500.000 ons emas,” tulis FCX dalam siaran pers, dikutip Rabu (3/7/2024).
Keterlambatan pengiriman, kata FCX, juga berdampak pada peningkatan consolidated unit net cash costs untuk kuartal II-2024, yang sebelumnya diperkirakan sebesar US$1,57 per pon tembaga, saat ini diperkirakan mencapai US$1,77 per pon untuk kuartal tersebut.
Di lain sisi, FCX memastikan PTFI akan tetap membayar bea keluar konsentrat tembaga selama masa persiapan smelter di Manyar, Gresik, Jawa Timur sesuai peraturan Indonesia.
Sekadar catatan, pemerintah sudah menerbitkan dasar hukum mengenai relaksasi ekspor Freeport hingga 31 Desember 2024, dari seharusnya 31 Mei 2024.
Hal itu sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6/2024 tentang Penyelesaian Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.
Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya menerbitkan besaran tarif bea keluar (BK) atas konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% Cu sebesar 7,5%.
Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
(dov/wdh)
