Pemilik threads ini membeberkan dugaan kebocoran data oleh DPA yang diklaim sempat bekerja di LintasArta, dan kemudian melanjutkan karir di TelkomSigma.
Sekadar catatan lantaran pembangunan PDN belum rampung, Kominfo menempatkan server sementara pada pusat data sementara. Pertama di Serpong dengan vendor penyelenggara adalah LintasArta. Kedua di Surabaya dengan TelkomSigma, anak usaha PT Telkom, sebagai penyelenggara.
PDNS 2 Surabaya milik TelkomSigma inilah yang sempat tersandera oleh Brain Cipher Ransomware sejak 20 Juni 2024.
Perwakilan PT Telkom tidak berkomentar banyak terkait PDNS 2 Surabaya, baik proses pemulihan ataupun sosok DPA yang sejak dua hari terakhir menjadi perbincangan. Perseroan mendelegasikan pernyataan atas segala kaitan dengan pusat data kepada Kementerian Polhukam.
"Sebagaimana arahan Kominfo bahwa untuk informasi progress disaster recovery serta detail data dan Kementerian terkait, agar menghubungi langsung Kementerian Polhukam sebagai narasumber utama," kata perwakilan Telkom.
Penjelasan rinci pernah disampaikan Ahmad Reza SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom pada 25 Juni 2024 silam, atau lima hari setelah peretasan oleh Brain Cipher Ransomware.
Menurut Reza, server milik PDNS 2 Surabaya "merupakan bagian dari Kemitraan TELKOM- LINTASARTA- SIGMA- NeutraDC."
Proses pemulihan (recovery) pusat data di akhir Juni, lanjut Reza, telah menjadi perhatian bersama dari multi instansi pemerintah termasuk pelibatan Bareskrim Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), juga Kominfo.
Telkom dalam perkembangannya mendukung upaya "percepatan recovery berupa pengaktifan Crisis Center Gangguan PDNS."
BUMN Telekomunikasi ini mengakui terdapat celah yang bisa dimanfaatkan hacker untuk menyusup pusat data yang TelkomSigma kelola meski langkah pengamanan pencegahan (cybersecurity) telah disiapkan.
"Hacker berhasil memanfaatkan celah yg tidak sempat terdeteksi sebelumnya atau dikenal sebagai ransomware terbaru," tulis Reza.
Berdasarkan dokumen Kominfo, penempatan sercer sementara mengacu pada Peraturan Presiden arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pelaksanaan proyek PDNS ini juga merupakan bagian dari proses migrasi data secara bertahap dari instansi pemerintah, tulis Kominfo.
Reza turut menyatakan bahwa tata kelola pusat data mengacu pada kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan oleh Kominfo, termasuk dalam hal penyediaan layanan data center sementara.
Perwakilan TelkomSigma, yang menjadi bagian dari Kerja Sama Operasi (KSO) PDNS bersama LintasArta, menerangkan aktif mendukung langkah Kominfo dan BSSN dalam proses recovery.
"Selain itu kami juga fokus untuk terus melaksanakan prosedur Disaster Recovery Plan dan menunggu hasil digital forensik dari instansi resmi yang ditunjuk pemerintah," Reza Topobroto, General Counsel, VP Legal and Compliance TelkomSigma saat dikonfirmasi Bloomberg Technoz.
Indosat Ooredoo Hutchison, salah satu operator telekomunikasi, induk usaha dari ListasArta juga memberi pernyataan atas oknum yang diperbincangkan di media sosial, DPA
Steve Saerang, SVP Head of Corporate Communications Indosat menegaskan oknum itu sudah tidak memiliki hubungan atau kontrak kerja dengan LintasArta sejak Agustus 2021.
"Indosat group bersama seluruh anak usahanya, termasuk LintasArta, senantiasa menjunjung integritas tinggi dan menjaga kepercayaan yang diberikan pelanggan dalam menjalankan pekerjaannya," kata dia.
Baca Juga: Pusat Data (PDN) Diretas, Siapa Paling Bertanggung Jawab
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto pada hari Senin (1/7/2024) mengaku telah mengetahui sosok pemicu peretasan Brain Cipher Ransomware di PDNS 2.
"Kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa user yg selalu menggunakan password-nya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini," kata dia.
Namun saat diminta keterangan di kantornya, Jumat (5/7/2024) perihal sosok yang ia sebut, Hadi tidak memberi jawaban. Hadi hanya menyebut pihaknya serius menangani permasalahan PDNS 2 Surabaya tersebut.
Hadi menegaskan, masyarakat yang menggunakan pelayanan digital per 1 Juli 2024 sudah berjalan normal dan masyarakat sudah bisa merasakannya.
"Pemerintah saat ini terus meningkatkan kemampuan PDN pengganti PDNS 2 di Surabaya untuk bisa memiliki kemampuan backup berganda, backup berlapis dengan pengamanan yang baik. Sekarang terus dilakukan,” pungkas Hadi.
-Dengan asistensi Muhammad Fikri dan Sultan Ibnu Affan.
(mfd/wep)
