Dia menjelaskan, kota baru tidak mungkin hanya diisi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, atau Polri, tetapi akan ditempati juga oleh masyarakat dan terbangun perlahan secara bertahap. Hal yang terpenting adalah disiplin terhadap masterplan-nya.
"Hal yang penting itu kita pelan-pelan membentuk city ambience-nya yang benar, dan saya lihat sekarang sudah sedang dilakukan dengan secara bertahap," tutur Suharso.
Dia mengakui progres pembangunan IKN tak melulu berjalan mulus, dan sempat menghadapi beberapa persoalan, tetapi tak menghambat pembangunan secara signifikan.
"Setiap kita bikin masterplan begitu dia diimplementasikan, pasti kan mungkin ada deviasi disesuaikan dengan keadaan lapangan," ujar dia.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Soedradjad Djiwandono menilai dirinya lebih memilih program Makan Bergizi Gratis dibandingkan pembangunan IKN.
Soedradjad menjelaskan program makan bergizi gratis didasari atas kejelasan perencanaan dan penerima dari program itu. Ia menyebut, tim ekonomi pemenangan Prabowo juga telah memperhitungkan secara rinci pembiayaan dari program tersebut.
“Saya sebagai seorang ekonom ya gak bisa bohong dalam soal ini saya mengatakan ya saya memilih makan siang bergizi, karena saya tahu itu akan bisa dilaksanakan segera bahkan kita sudah memperhitungkan secara rinci biayanya siapa yang akan menerima,” ujar Soedradjad dalam Mid Year Banking and Economic Outlook Infobank di Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Terkait IKN, lanjut Soedradjad, pembiayaan dan perencanaan pembangunan Ibu Kota baru tersebut masih belum diketahui secara persis rinciannya. Bahkan, ia mengatakan saat ini saja masih belum terdapat akses untuk air bersih di IKN.
“Pembiayaannya jelas luar biasa besarnya, itu sebagai ekonom ya yang saya perhatikan itu,” lanjutnya.
Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi XI Fraksi PKS Anis Byarwati menegaskan pemerintahan baru harus memilih akan menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau melanjutkan pembangunan Ibukota Nusantara (IKN).
Menurut dia, belanja pemerintah yang belum menjadi prioritas harus ditunda saat pendapatan negara menurun seperti yang terjadi saat ini. Terlebih, Presiden Terpilih Prabowo Subianto memiliki program prioritas yang dapat membebani fiskal Indonesia.
“Mana belanja pemerintah yang belum menjadi prioritas ditunda dulu. IKN itu bukan prioritas, apakah kita mau buru-buru pindahnya? Pembangunan IKN, apakah menjadi prioritas? Itu jadi catatan penting,” tutur Anis saat ditemui wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu (3/7/2024).
Di sisi lain, Anis menegaskan bahwa program makan siang gratis memberikan beban berat kepada perekonomian ke depan. Pasalnya, menurut dia, kondisi perekonomian saat ini sudah terbilang buruk dengan terjadinya pelemahan daya beli masyarakat, yang tercermin dari inflasi inti bulan Juni 2024 yang menurun.
“Yang penting adalah jangan sampai daya beli masyarakat tambah anjlok, jadi kita jaga bersama, konsumsi rumah tangga harus dijaga. Jangan sampai ada kebijakan yang melemahkan daya beli masyarakat, subsidi itu harus tetap kita jaga,” ungkap Anis.
Selain itu ia juga mengatakan saat penerimaan negara turun dan keperluan belanja pemerintah meningkat maka akan memperbesar defisit anggaran. Sehingga, pemerintah perlu memilih program apa yang ingin dibiayai.
Anis menegaskan, selama pemerintah belum dapat menciptakan sumber pendapatan baru maka kedua program tersebut tidak dapat dijalankan secara bersamaaan.
“Jadi memang harus dipilih, mana yang harus dibiayai. Harus bijak, mana yang harus ditunda, mana yang mau dibiayai dulu. kecuali pendapatannya banyak, gak usah milih,” ujar Anis.
(lav)
