Hadi sebelumnya menyebut total aset yang disita dari obligor pada kasus BLBI mencapai Rp38,25 triliun.
Hadi secara terperinci mengatakan dari total tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk ke kas negara mencapai Rp1,5 triliun. Kedua, sita barang jaminan dan harta kekayaan lain seluas 19.366.503 meter persegi atau setara Rp17,7 triliun.
"Ketiga penguasaan aset properti, seluas 20.857.892 meter persegi atau setara Rp9,1 triliun. Hibah kepada kementerian dan lembaga dan pemda seluas 3.800.000 meter persegi atau sekitar Rp5,9 triliun," ujar Hadi menegaskan.
"PMN non tunai seluas 670.837 meter persegi atau setara Rp3,7 triliun," kata Hadi menegaskan.
Adapun Penetapan Status Penggunaan (PSP), lanjut Hadi, dan serah terima yang ditandatangani hari ini, sebesar Rp2,77 triliun atau lahan seluas 980.168 meter persegi.
"Yang akan diserahkan ke MA, Kemenhan, Kemenkeu, Kemanag, KKP, BIN, Bawaslu, BPS, dan Ombudsman," ujar Hadi.
(mfd/ain)
