Bloomberg Technoz, Jakarta - Belum lama ini, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Direktur Utama Perum Bulog dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran diduga menggelembungkan harga beras impor dan denda biaya yang timbul dari keterlambatan bongkar muat kontainer (demurrage).

Menilik dari kasus tersebut, lantas timbul pertanyaan mengenai dampak demurrage terhadap pasar, terutama dari segi rantai pasok dan harga beras.

"Keterlambatan bongkar muat ini tentu dapat berdampak ke peningkatan biaya logistik dan penyimpanan. Jika tidak ada subsidi dari pemerintah, solusi pembiayaan penambahan biaya logistik dan penyimpanan ini akan diteruskan ke konsumen, sehingga bisa mengerek harga [beras di pasaran]," jelas peneliti dari Center of Reform on Economics (Core) Eliza Mardian dihubungi, Jumat (5/7/2024). 

Hal ini, menurut Eliza, tentu akan menjadi kekhawatiran tersendiri bagi konsumen, mengingat beras impor Bulog diperuntukkan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP) yang bertujuan sebagai stok penyangga bagi kepentingan mengintervensi pasar bilamana terjadi kenaikan harga.

Walhasil, keterlambatan bongkar muat di pelabuhan dapat berdampak signifikan pada biaya logistik dan penyimpanan. Selain itu, pengamat ekonomi pertanian ini juga turut menegaskan proses importasi beras perlu dievaluasi untuk memperbaiki sistem yang ada.