Untuk bidang perumahan, sambung Okki, BNI berpotensi menghadirkan sejumlah produk seperti KUR, BNI Griya, BNI Flexi, kartu kredit, agen 46, kredit modal kerja, bank garansi dan lain sebagainya. 

Pemerintah sendiri rencananya akan membangun perumahan dinas dan hunian non-ASN sekitar 500.000 penduduk, 180.000 pekerja konstruksi, 1.900 tenaga ahli, dan 7.000 polisi& TNI untuk tahap awal. 

Menurutnya, BNI pun dapat ikut serta dalam pembangunan tahap awal proyek IKN memberikan banyak potensi dari kontraktor utama yang secara resmi telah ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pembangunan di IKN.

Pemerintah Republik Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk membangun INK. Pada 2023, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp20,8 triliun dan naik menjadi Rp22,2 triliun pada 2023 untuk proyek pembangunan IKN. 

Pemerintah memperkirakan pembangunan IKN membutuhkan dana sebesar Rp466,04 triliun, di mana 54% berasal dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), 27% melalui badan usaha dan 19% melalui APBN.

"Tentunya semua data tersebut adalah potensi yang sangat besar bagi kami perbankan untuk mengoptimalkan ceruk ekonomi baru ini," pungkas Okki.

(adv)