Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyetujui target penurunan tingkat kemiskinan sebesar 7% - 8% dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Target ini dapat diartikan sebagai tugas negara di awal pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Angka tersebut tercatat turun dibanding target capaian tahun 2024 sebesar 8,5% - 9%. Namun, realisasi tingkat kemiskinan per Maret 2024 tercatat sebesar 9,03%, masih berada sedikit di atas target yang ditetapkan pemerintah.

“Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, indeks Modal Manusia (IMM), Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Nelayan (NTN), dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Rasio Gini, tingkat kemiskinan, serta intensitas emisi gas rumah kaca,” ucap Anggota Banggar DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal, dalam Rapat Kerja Banggar dan Pemerintah di DPR RI, Kamis (4/7/2024).

Berdasarkan dokumen rancangan awal RKP 2025, dijelaskan bahwa terdapat lima aspek yang perlu dilanjutkan oleh pemerintah dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan.

Pertama, penyiapan regulasi Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk mengatur pemanfaatan dan pemutakhiran data secara berkala. Kedua, perluasan dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk implementasi perlindungan sosial (perlinsos) yang adaptif.