Ditemui secara terpisah, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmawarta menjelaskan bahwa usulan tambahan anggaran tersebut didapat atas pembahasan di komisi-komisi terkait dengan Kementerian/Lembaga (K/L).
Dengan begitu, hasil pembahasan tersebut diberikan oleh masing-masing komisi kepada Banggar untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
“Itu dari semua komisi, komisi 1 kan ada K/L; Kemenlu, Hankam,dan sebagainya. Mereka kan masing-masing ada diskusi dengan Komisi I, Komisi II dengan Kemendagri misalnya. Nah itu mereka menyampaikan kami butuh ini, dirangkum ada Rp598 triliun,” ujar Isa saat ditemui awak media di Kompleks DPR RI, Kamis (4/7/2024)
Ia mengaku anggaran tambahan tersebut akan diupayakan agar tidak mengubah defisit anggaran yang telah ditetapkan, seperti yang diminta oleh Banggar dalam rapat kerja sebelumnya.
“Iya itu tadi kan permintaannya begitu [tidak merubah defisit], nanti caranya dipikirkan,” pungkas Isa.
Sebagai informasi, Banggar DPR RI dan pemerintah sepakat menetapkan target pendapatan negara di kisaran 12,30%-12,36% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025. Angka ini lebih tinggi dari kisaran yang diajukan pemerintah, yakni 12,14%-12.36% terhadap PDB.
Asumsi ini disahkan dalam rapat panitia kerja (Panja) terkait postur makro fiskal dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025.
Rapat Panja juga menetapkan asumsi belanja negara 2025 berada di kisaran 14,59%-15,18% terhadap PDB. Kisaran ini tak berubah dari yang diusulkan pemerintah.
Kemudian, asumsi keseimbangan primer ditetapkan berada pada level minus 0,14%-0,61%, atau memiliki batas bawah lebih rendah dibanding yang diajukan pemerintah, yakni minus 0,3%-0,61%.
Dengan demikian, Banggar dan pemerintah sepakat menetapkan level defisit anggaran di level 2,29%-2,82% atau lebih rendah dibanding usulan awal pemerintah, yakni di kisaran 2,45%-2,82%.
(azr/lav)
