Dia menjelaskan bahwa realisasi pembiayaan 2023 sebesar Rp356,7 triliun atau 74,32% dari rencana APBN yang senilai Rp479,9 triliun. Realisasi tersebut, turun Rp234,3 triliun atau 39,65% dibandingkan realisasi pembiayaan tahun sebelumnya.
“Langkah penurunan defisit dan pembiayaan yang sangat signifikan, memperkuat posisi fiskal, dan nilai Surat Berharga Negara, sehingga yield [imbal hasil] suku bunga utang dapat ditekan dan spread [selisih] terhadap suku bunga Amerika Serikat dapat dijaga,” ucap Sri Mulyani.
Dengan begitu, ia mengungkapkan bahwa terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp19,4 triliun, turun jauh jika dibandingkan SiLPA 2022 yang sebesar Rp130,6 triliun.
“Penurunan SiLPA menunjukkan komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR agar pelaksanaan APBN menjadi lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan besaran SiLPA yang minimal,” ungkap Sri Mulyani.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa APBN harus dijaga agar efektif menjadi instrumen pemecah persoalan, bukan justru menjadi sumber persoalan atau menciptakan krisis.
“Oleh karenanya APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat, berkelanjutan, dan kredibel agar efektif memecahkan persoalan bangsa, dan bukan justru menjadi sumber persoalan atau bahkan menciptakan krisis,” tutur Sri Mulyani dalam Sidang Paripurna DPR RI.
Pasalnya, ia menyebutkan bahwa sudah terdapat beberapa negara yang tidak mampu menjaga dan mengelola APBN dengan baik, sehingga menjadi sumber krisis yang berkelanjutan.
Bendahara Negara menegaskan, APBN perlu dikelola secara transparan, kredibel, dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Dengan begitu, sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, ia menyampaikan RUU P2 APBN kepada DPR.
(azr/lav)
