Berkaca pada hal tersebut, lantas Said mengkritik kebijakan Pemerintah Indonesia yang menurutnya kerap kali terlalu bebas dalam memperlakukan investasi asing dan domestik, sehingga menyebabkan kompetisi yang tidak fair.
"Nah di Indonesia, domestik dan asing bebas. Akibatnya kompetisinya tidak fair. Karena mereka dari hulu ke hilir. [...] Kalau China masuk, Singapura masuk, bagaimana dengan industri tekstil dalam negeri? Itu yang harus dipikir oleh pemerintah. Jangannya mikirin asing saja," pintanya.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (Apsyfi) Redma Gita Wiraswasta sebelumnya menyampaikan kekhawatirannya bahwa investasi pabrik tekstil yang akan dilakukan oleh China ini merupakan bagian dari strategi besar negara tersebut.
"Kita tunggu saja, apakah investasi akan terjadi setelah industri lokal kita kolaps karena gempuran barang dari China? Ini kan seperti serangan terstruktur, setelah industri kita hancur, investasi mereka datang untuk menguasai pasar," jelasnya.
Meski demikian, secara umum, dia menyambut baik kabar tersebut, karena menurutnya hal ini akan dapat membuka kesempatan lapangan kerja, sembari turut menggerakkan roda perekonomian dalam negeri.
Sekadar informasi, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengungkapkan ada sebanyak 11 perusahaan garmen asal China yang akan segera mengucurkan investasi pabrik tekstil di Indonesia.
Meski demikian, dia belum bisa menyebutkan lebih jauh nama-nama perusahaan asal China yang akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk investasi di RI tersebut.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengusulkan agar pelaku industri tekstil Negeri Panda tersebut melakukan investasi di Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Namun, Seto menambahkan bahwa lokasi perusahaan tekstil China ini akan berada di Subang dan Karawang (Jawa Barat), serta Brebes, Solo, dan Sukoharjo (Jawa Tengah).
Adapun 11 perusahaan tersebut, tambah Seto kini tengah menyelesaikan perizinan untuk bisa beroperasi segera.
(prc/wdh)
