Najib berniat untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut, kata Shafee.
Ini merupakan pukulan besar bagi Najib, yang hukuman penjara 12 tahunnya dikurangi separuhnya dan dendanya dikurangi dalam keputusan oleh mantan raja sebelum kerajaan mengundurkan diri pada Januari di bawah sistem monarki bergilir.
Najib telah mengajukan permohonan pada April bahwa perintah kerajaan tambahan, yang tidak pernah diumumkan kepada publik, harus dilaksanakan.
Perkembangan ini mungkin berisiko memperburuk hubungan antara Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Organisasi Nasional Melayu Bersatu--sebuah partai yang merupakan anggota kunci dari koalisinya. Najib masih memiliki pengaruh yang signifikan dalam partai tersebut.
Anwar telah berulang kali membantah mencampuri kasus-kasus pengadilan dan investigasi yang melibatkan Najib. Perdana menteri harus meminta ketenangan di tengah reaksi publik ketika mantan raja tersebut meringankan sebagian hukuman Najib.
Ada Pemilu sela pada Sabtu (6/7/2024) ini dan minat yang bangkit kembali pada kasus Najib kemungkinan besar akan menjadi umpan bagi kedua belah pihak yang berselisih.
Najib telah dipenjara sejak Agustus 2022 setelah dinyatakan bersalah melakukan korupsi ketika ia berkuasa dan menjadi ketua dewan penasihat 1MDB, yang dikenal sebagai 1Malaysia Development Bhd.
Dia dituduh mentransfer 42 juta ringgit (US$8,9 juta) dari anak perusahaan 1MDB ke rekening pribadinya antara tahun 2014 dan 2015.
Politikus berusia 70 tahun ini masih diadili atas puluhan dakwaan kriminal lainnya yang terkait dengan dana kekayaan tersebut, dan telah berulang kali menyatakan bahwa ia tidak bersalah.
(bbn)
