Logo Bloomberg Technoz

"Ini akan memangkas biaya 20%," ujarnya kepada Bloomberg Technoz, Rabu (3/7).

Kemudian yang keempat, membuang klasifikasi obat Branded Generic. Sesungguhnya klasifikasi cuma ada Paten dan Generik. Kalau masa berlaku paten sudah berakhir semua jadi generik dan harga tentu harga generik.

Yang terakhir kelima, mempermudah registrasi obat oleh Badan Pengawasan Obat Makanan.

Disisi lain, dokter Husniah mengomentari soal sebab alat kesehatan yang juga mahal di Indonesia. 

"Alkes mahal karena, pajak impor sebesar 12.5 - 15% dan PPN 11%," tambahnya.

Itu saja sudah hampir 30%. Harus diingat bahwa banyak alkes yang perlu asesoris untuk bisa digunakan, yang akan membentuk harga pelayanan dari alkes tersebut,"pungkasnya.

Sebelumnya, Menkes Budi menyebutkan tingginya harga obat dan alat kesehatan di RI dikarenakan terjadinya inefisiensi dalam perdagangan dan masalah tata kelola. Budi pun menginginkan bahwa dengan perbedaan harga bisa dijabarkan secara transparan.

"Inefisiensi dalam perdagangannya, jual belinya, banyaklah masalah tata kelola, pembeliannya, ada juga kita mesti bikin supaya lebih transparan, ada biaya-biaya yang mungkin harusnya tidak harus dikeluarkan,"jelasnya.

Budi pun memaparkan contoh sebab hambatan bagi pertumbuhan industri farmasi di dalam negeri. Impor alat kesehatan seperti mesin USG mendapatkan bea masuk impor  0%. Sedangkan untuk mengimpor komponen seperti layar USG dan bahan baku lain dikenakan bea masuk 15%.

"Nah ini kan ada inkonsistensi di satu sisi kita ingin dorong industri ini supaya produksi dalam negeri, tapi di sisi lain supporting insentifnya atau insentifnya gak line,"ungkapnya. 

Untuk mencari solusinya, Kemenkes pun tengah berkoordinasi dengan asosiasi industri kesehatan. Budi menilai jika obat di luar negeri bisa lebih murah kenapa Indonesia pun tidak demikian.

"Tapi, itu emang butuh koordinasi. Yang tahu kan menteri teknisnya kan harus ngomong dengan menteri perindustrian yanfg nanti ngatur, kemudian juga kita mengusulkan ke kementerian keuangan mengenai policy-nya seperti apa. Nah, koordinasi itu yangg di indonesia kan mahal ya,"tegasnya.

(dec/spt)

No more pages