Selanjutnya, pada September 2024 akan terdapat 14 tower yang rampung. Sehingga nantinya akan terdapat 840 unit yang dapat dihuni PNS. Sementara itu, pada November 2024 mendatang akan terdapat 7 tower dengan total 420 unit.
Anas juga menjelaskan bahwa eselon I atau JPT Madya akan diberikan 1 unit hunian. Sementara PNS yang belum berkeluarga 1 unit yang terdiri dari 3 kamar akan diisi oleh 3 PNS.
“Kami telah membuat skenario lebih detil termasuk siapa saja ASN yang akan pindah by name. Jadi setiap kementerian siapa saja yang akan pindah juga sudah ada datanya sesuai dengan ketersediaan hunian," ujar Anas.
Anas mencontohkan, misalnya Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) pada September 2024 akan ada 43 unit hunian, November 2024 ada 17 unit hunian sehingga totalnya 60 unit hunian. Kemudian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ada 70 unit hunian di bulan September dan 28 unit hunian di bulan November dan lain-lain.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah membuat sistem kerja dan tempat kerja bagi para PNS. Hal itu, kata Anas, dibahas oleh pemerintah berasam Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
“Misalnya ada 4 gedung Kemenko. Kemenko 1 nanti akan berkantor sebanyak berapa menteri, berapa jumlah eselon I-nya, sudah disampaikan data-datanya,” tuturnya.
Anas menegaskan pemerintah akan terus memfinalisasi skema pemindahan PNS ke IKN. Dengan begitu, Anas optimistis bahwa pemindahan tersebut akan mewujudkan transformasi budaya kerja baru.
Pada pemberitaan sebelumnya, Anas memaparkan terdapat tiga cara mengalokasikan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN, guna mendukung kinerja pemerintah di IKN. Anas menyebutkan, cara pertama ialah pemindahan ASN ke IKN secara bertahap sesuai proses kelembagaan dan ketersediaan hunian.
"Penapisan kelembagaan ini penting karena akan menggaransi terciptanya efektivitas dan efisiensi pemerintahan,” ujar Anas.
Dalam hal ini, Kemen-PANRB memiliki prioritas-prioritas, yakni 179 unit eselon I pada 38 kementerian/lembaga (K/L), 91 unit eselon I pada 29 K/L, dan beberapa opsi lain.
"Bagi ASN yang pindah pertama akan mendapat tunjangan pionir yang besarannya sedang kami finalkan bersama Menteri Keuangan,” ungkap mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
Cara kedua, lanjut Anas, formasi khusus rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk penempatan di IKN. Rekrutmen CPNS tersebut akan diumumkan terbuka dalam waktu tidak lama lagi. Pada tahap pertama, berdasarkan perincian formasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 40.021 formasi CPNS di instansi pusat yang dialokasikan untuk penempatan di IKN.
Jadi, rekrutmen baru itu akan menjadi pegawai instansi pusat yang ditempatkan pada unit kerja yang berlokasi di IKN.
Secara khusus, lanjut Anas, dari 40.021 formasi CPNS penempatan IKN tersebut, pemerintah akan memberikan afirmasi sebesar 5% untuk masyarakat Kalimantan Timur. Cara ketiga adalah dengan mutasi pegawai dari pemerintah daerah (Pemda) di sekitar IKN.
“Jadi yang sudah jadi ASN di pemda-pemda sekitar IKN juga bisa mengajukan pindah bila memang ada formasi yang dibutuhkan di IKN. Tentu saja mutasi ini tetap memperhitungkan efektivitas kinerja pada seluruh Pemda di sekitar IKN,” ujar Anas.
Mutasi pegawai ASN di sekitar IKN tersebut, papar Anas, dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Lowongan pegawai ASN pada Otoritas IKN dan K/L yang ada di IKN diumumkan secara terbuka. Nantinya status kepegawaian pelamar yang lulus beralih menjadi Pegawai OIKN atau K/L di IKN.
(azr/ain)
