"Pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi hak-hak para pengunjuk rasa melalui penyediaan keamanan untuk memastikan hukum dan ketertiban," kata KNCHR.

Komisi ini juga mengkritik "tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang kejam dan mengejutkan" yang dilakukan oleh beberapa pengunjuk rasa yang mengakibatkan kerusakan properti yang terkait dengan para politisi di lima lokasi. Kerusakan properti dalam protes-protes pada 25 Juni diperkirakan mencapai 2,4 miliar shilling (US$18,6 juta), kata Ruto pada Minggu.

(bbn)