Dia menggambarkan, sebagai contoh, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun ini merekrut sekian CPNS, sudah termasuk alokasi untuk IKN. Jadi, selain penempatan di unit kerja Kemenkes di berbagai daerah, alokasi khusus untuk di IKN juga sudah dihitung.
Sebelumnya, Anas memaparkan terdapat tiga cara mengalokasikan ASN di IKN, guna mendukung kinerja pemerintah di IKN. Cara pertama ialah pemindahan ASN ke IKN secara bertahap sesuai proses kelembagaan dan ketersediaan hunian.
"Penapisan kelembagaan ini penting karena akan menggaransi terciptanya efektivitas dan efisiensi pemerintahan,” ujar Anas. Dalam hal ini, Kemen-PANRB memiliki prioritas-prioritas, yakni 179 unit eselon I pada 38 kementerian/lembaga (K/L), 91 unit eselon I pada 29 K/L, dan beberapa opsi lain.
"Bagi ASN yang pindah pertama akan mendapat tunjangan pionir yang besarannya sedang kami finalkan bersama Menteri Keuangan,” ungkap mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
Cara kedua, lanjut Anas, formasi khusus rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk penempatan di IKN. Cara ketiga adalah dengan mutasi pegawai dari pemerintah daerah (Pemda) di sekitar IKN.
“Jadi yang sudah jadi ASN di pemda-pemda sekitar IKN juga bisa mengajukan pindah bila memang ada formasi yang dibutuhkan di IKN. Tentu saja mutasi ini tetap memperhitungkan efektivitas kinerja pada seluruh Pemda di sekitar IKN,” ujar Anas.
Mutasi pegawai ASN di sekitar IKN tersebut, papar Anas, dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Lowongan pegawai ASN pada Otoritas IKN dan K/L yang ada di IKN diumumkan secara terbuka. Nantinya status kepegawaian pelamar yang lulus beralih menjadi Pegawai OIKN atau K/L di IKN.
(lav)
