Efek lumpuhnya pusat data, sebanyak database 282 institusi pemerintah pusat dan daerah, kementerian lembaga mengalami gagal akses via cloud.
Kepala BSSN Hinsa Siburian menerangkan dalam rapat bersama DPR pekan lalu bahwa hanya 2% dari total database di PDNS 2 Surabaya memiliki cadangan atau backup pada Cold Site di Batam.
Dalam perkembangannya Telkom mengaku data hasil peretasan tidak bisa dipulihkan sampai saat ini. Sementara, pemerintah mengklaim data masyarakat aman karena para hacker hanya mengunci PDN. Seluruh data diklaim tetap berada di server.
Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Ditjen Aptika Kementerian Kominfo, Aris Kurniawan menyatakan dan mengklarifikasi atas pemberitaan di bulan Februari kemarin yang seakan menyebut PDN anti-hacker.
“Tidak ada sistem yang sempurna dan bisa dipastikan 100% tidak bisa dipenetrasi hacker,” imbuh dia saat dikonfirmasi Bloomberg Technoz.
“PDNS ini adalah layanan pusat data nasional sementara yg memberikan layanan kepada instansi pemerintah sebagai amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 tentang SPBE sembari menunggu selesainya pembangunan Pusat Data Nasional.”
Kominfo belum memberi pernyataan terbaru terkait dugaan unggahan Brain Cipher. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Semuel Abrijani Pangerapan tidak merespons permintaan atas komentar.
(wep)
