Dia pun membandingkan KPK dengan lembaga antikorupsi lain di sejumlah negara, yaitu Singapura dan Hongkong.
Menurut dia, Corrupt Practices Investigation Bureau Singapura dan Independent Commission Against Corruption Hongkong adalah satu-satunya lembaga yang bisa menangani kasus korupsi. Sehingga, tak terjadi benturan dengan lembaga penegak hukum lainnya, termasuk polisi dan jaksa.
KPK, kata Alexander, bahkan sempat mengadukan masalah tersebut kepada Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Setelah itu, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto pun sempat mengumpulkan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk membahas masalah koordinasi dan supervisi.
Namun, kesepakatan yang diambil pada tiga bulan lalu tersebut juga belum ada tindak lanjut lebih jauh.
"Bapak menkopolhukam memanggil pihak kejaksaan dan kepolisian dan kami diundang, khusus bicara terkait dengan korupsi. [rencananya] secara periodik, setiap tiga bulan atau empat bulan sekali," kata Alexander.
“Tiga bulan yang lalu tapi, sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya, dan mudah-mudahan nanti kedepannya seperti itu.”
(fik/frg)
