"Kami memiliki tugas yang harus dilakukan, dan kami melakukan itu."
Sethaput, yang dipilih oleh pemerintah konservatif dan partai-partai pendukung kerajaan pada 2020, terlibat perseteruan dengan Perdana Menteri Srettha Thavisin terkait cara mengelola ekonomi terbesar kedua Asia Tenggara ini.
Thailand tertinggal jauh dari negara-negara tetangga selama satu dekade belakangan, dengan pertumbuhan terendah sebesar 2% dan utang rumah tangga tertinggi di kawasan.
Situasi ini menekan Srettha dan partai Pheu Thai--yang mulai berkuasa September lalu setelah 10 tahun Thailand dipimpin pemerintah militer--bergerak untuk bisa mengubah kondisi perekonomian itu.
Satu jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa lebih dari setengah warga Thailand tidak puas dengan kinerja perdana menteri.
Krisis politik yang membesar dan berujung pada pemecatan Sretta akan membuat khawatir investor, ditambah dengan kemungkinan kesepakatan yang mengizinkan mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra yang berpengaruh kembali dari pengasingan.
Indeks utama Thailand adalah pasar saham dengan kinerja terburuk di dunia dalam satu tahun belakangan, sementara mata uang bath menjadi yang terlemah di 2024 di bawah yen Jepang.
Pemerintah Srettha mentargetkan pertumbuhan 3% tahun tahun ini, dengan jumlah wisatawan asing dan belanja negara lebih besar. Dalam empat tahun pemerintahnya, Srettha mencanangkan pertumbuhan sebesar 5%.
Pemerintah meminta bank sentral Thailand menurunkan bunga dari 2,5% yang merupakan bunga tertinggi dalam satu dekade dan meminta kebijakan moneter yang kendor dengan menaikkan target inflasi, saat ini di posisi 1% hingga 3% dan masuk dalam kategori terendah di dunia.
Perdana menteri menuduh bank sentral merusak ekonomi dengan menaikkan suku bunga 200 basis poin antara Agustus 2022 dan Septmber 2023
Ketua partai yang berkuasa Paetongtarn Shinawatra menyebut otonomi bank sentral sebagai "penghalang" dalam mengatasi masalah ekonomi Thailand.
Dalam beberapa tahun belakangan, bank sentra lebih sering gagal mencapai target inflasi daripada melebihinya, berarti kebijakan moneter "terlalu ketat," kata Supaud Saicheua, penasehat Group Kiatnakin Phatra Financial yang juga mantan penasehat partai Pheu Thai.
"Catatan kinerjanya menjadi bukti," tambahnya. "Jika terlalu takut dengan inflasi yang tinggi hingga pertumbuhan tidak bergerak, ekonomi akan jatuh dengan keras jika terjadi krisis secara tiba-tiba."
Namun, bank sentral menolak tuntutan pemerintah itu dengan mengatakan ekonomi sedang mengalami momentum. Dana Moneteri Internasional (IMF) juga memandang kebijakan bank sentral ini sepadan untuk mendorong kondisi ekonomi dan keuangan.
Sethaput meminta reformasi struktural jangka panjang dan investasi lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Thailand, selain memangkas aturan berusaha dan membuat traktat perdagangan bebas lebih banyak untuk mendorong ekspor negara itu.
Kajian bersama soal target inflasi antara bank sentral dan Kementerian Keuangan dijadwalkan berlangsung Agustus dan September mendatang.
Dengan ketegangan semakin tinggi, gubernur bank meminta para pejabat bank sentral untuk tidak menganggap perbedaan politik sebagai serangan pribadi, dan ini cukup sukses. Namun, sulit membuat staf bank menerima pesan ini, katanya, karena liputan media yang intensif terkait perbedaan pandangan antara bank sentral dan pemerintah.
Sejumlah orang yang mengetahui isu ini mengatakan pemerintah Srettha sedang mempertimbangkan upaya untuk bisa mengendalikan bank sentral.
Usulan terkait langkah itu antara lain menempatkan calon dari pemerintah sebagai ketua dan memengaruhi dalam pencalonan pengganti Sethaput ketika masa jabatannya berakhir.
Upaya memengaruhi indepensi bank sentral tidak hanya terjadi di Thailand.
Otonomi bank sentral menjadi isu dalam Pemilu Amerika Serikat (AS) dan Presiden Brazil Luiz Inacio Lula da Silva baru-baru ini semakin sering mengkritik kebijakan moneter dan bertekad akan memilih kepala bank sentral baru yang lebih memusatkan perhatian pada inflasi dan pertumbuhan.
Satu panel senat Brazil sedang membicarakan RUU yang akan mengubah sentral bank negara itu menjadi perusahaan terbuka.
Ini bukan kali pertama satu partai berkuasa yang terkait dengan Thaksin berseteru dengan bank sentral Thailand. Pada 2001, mantan perdana menteri itu memecat gubernur bank sentral karena menolak permintaan menyesuaikan suku bunga.
Namun, Sethaput, yang sudah berkarier selama satu dekade di bank ini, tidak bergeming. Dia ditunjuk sebagai anggota komite kebijakan moneter oleh pemimpin kudeta yang kemudian menjadi perdana menteri Prayuth Chan-Ocha. Dia juga sempat bertugas sebagai penasehat Prayuth dan kepala ekonomi Bank Siam Commercial yang saham terbesarnya dimiliki oleh Raja Maha Vajiranglongkorn.
Sethaput mengatakan bank sentral akan tetap independen selama pemerintah tidak mengubah UU 2008 yang diloloskan oleh senat pilihan militer yang menjamin otonominya. Aturan ini juga mempersulit langkah memecat gubernur bank sentral.
Bagi bank sentral Thailand, melindungi kredibilitas yang hancur selama krisis finansial Asia ketika negara itu terpaksa mencari pinjaman dari IMF, adalah hal utama.
"Kepercayaan dan kredibilitas adalah hal yang sering tidak kita anggap penting," kata Sethaput di majalan internal bank edisi Februari. "Hal itu akan bisa hilang dengan cepat ketika terjadi hal buruk, dan perlu waktu lama dan usaha besar untuk mengembalikannya. Ini pelajaran dari krisis 1997."
Kebijakan moneter harus bersifat jangka panjang karena dampaknya tidak langsung terasa, tambahnya, dan mengutip pernyataan pemain hoki Wayne Gretzky: "Anda harus bergerak ke arah bola bergerak. Bukan ke tempat dia sebelumnya."
Sementara perseteruan terus berjalan, hal yang menenangkannya adalah dukungan dari sebagian masyarakat.
"Saya menerima surat dari warga Thailand, rakyat biasa, yang berterima kasih pada Bank Thailand yang mencoba menjalankan kebijakan yang benar," kata Sethaput.
(bbn)
