Bloomberg Technoz, Jakarta – Rencana pemerintah mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) yang kian menipis di tengah panen raya dinilai tidak tepat. Sebab, keputusan tersebut tidak mengacu pada realisasi produksi selama musim panen tahun ini.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog (Persero) mengimpor 2 juta ton beras hingga akhir tahun ini. Keputusan ini merupakan hasil dari rapat internal mengenai Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idulfitri 1444 H dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (24/3/2023).

Terkait dengan isu tersebut, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa mengatakan seharusnya rencana impor beras tahun ini diputuskan pada Agustus 2023. Pertimbangannya adalah data hasil produksi selama musim panen sudah diketahui dan bisa dijadikan acuan.

"Tunggu Agustus 2023 karena data produksi kita itu sudah ketahuan. Data produksi itu juga bisa dijadikan acuan untuk mengetahui atau memproyeksi produksi September–Desember 2023. Kalau mencukupi ya tidak perlu impor, kalau tidak cukup ya impor. Petani memahami itu," katanya ketika dihubungi oleh Bloomberg Technoz pada Rabu (5/4/2023).

Keputusan pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak 2 juta ton pada saat panen raya sedang berlangsung, menurut Dwi, juga perlu dipertanyakan dari sisi konsumsi. Sebab, jumlah tersebut terlampau besar.