"Orang yang pertama kali membawa materi tersebut menerima hukuman terberat, yang dieksekusi oleh regu tembak. Hukuman bagi mereka yang mendistribusikan bervariasi tergantung pada sejauh mana keterlibatan mereka," lanjutnya.
Laporan yang dirilis pihak kementerian pada 27 Juni ini merupakan laporan publik kedua sejak 2023, yang merinci pelanggaran hak asasi menusia di Korut. Laporan tersebut didasarkan pada kesaksian 649 pembelot Korut yang telah melarikan diri pada 2023.
Kementerian Unifikasi juga mengatakan bahwa sejumlah kesaksian mengindikasikan bahwa Korea Utara memperkuat tindakan keras terhadap anak-anak muda, dengan mengutip Undang-Undang Jaminan Pendidikan Pemuda tahun 2021 dan Undang-Undang Perlindungan Bahasa Budaya Pyongyang tahun 2023.
Pada intinya, Korea Utara melarang keras pengaruh budaya yang berasal dari Korea Selatan.
(del)
