Defisit tersebut, kata Josua dipengaruhi oleh penurunan penerimaan pajak yang turun -8,4% (year-on-year/yoy) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga turun sekitar -3,3% (yoy) dari posisi Mei 2023.
“Penurunan penerimaan pajak dipengaruhi oleh normalisasi harga komoditas ekspor terutama produk pertambangan sehingga terefleksi juga dengan PPh badan sektor pertambangan yang mengalami kontraksi,” jelas Josua.
Saat penerimaan turun, belanja negara cenderung meningkat sebesar 14% (yoy) dari realisasi yang sama pada tahun lalu. Ia menyebut, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) cenderung meningkat yang dipengaruhi oleh belanja terkait pemilihan umum (pemilu) dan bantuan sosial.
Menurutnya, belanja yang terakselerasi tersebut memberikan indikasi perekonomian cenderung solid terutama dalam menopang konsumsi masyarakat.
Hal itu, kata Josua terbukti dari pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 sebesar 5,11%. Josua juga memprediksi, pertumbuhan tersebut akan berlanjut pada kuartal II-2024.
“Dengan demikian pertumbuhan ekonomi diharapkan akan tetap terjaga baik di kisaran 5% dan defisit fiskal pun juga diperkirakan akan tetap berada di kisaran -2,2% terhadap PDB hingga akhir tahun ini,” tutup Josua.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan melaporkan keseimbangan primer masih surplus di level Rp184,2 triliun pada 31 Mei 2024. Namun, total APBN membukukan defisit Rp21,8 triliun atau 0,1% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Posisi APBN hingga akhir Mei, dengan keseimbangan primer masih surplus Rp184,2 triliun, tapi total anggaran defisit Rp21,8 triliun," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi APBNKita Edisi Juni 2024, Kamis (27/6/2024).
Rinciannya, pendapatan negara sampai akhir Mei tercatat hanya Rp1.123,5 triliun. Angka ini merosot 7,1% dibanding pendapatan negara pada periode yang sama tahun lalu (yoy). Nilainya tercatat 40,1% dari target APBN.
"Meskipun pencapaian ini secara persentase baik, namun jika dilihat pertumbuhan dibanding tahun lalu bulan Mei terjadi penurunan," sebut Sri Mulyani.
(azr/lav)
