Sebelumnya, BSSN mengungkapkan belum bisa memastikan apakah ada kebocoran data atau tidak usai kelompok hacker ransomware meretas Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya milik Telkomsigma.
“Sampai saat ini secara teknis, audit forensik masih berjalan, tidak bisa kita pastian 100% apakah ada kebocoran data atau tidak, tetapi sampai saat ini yang kita tahu data itu ada [di dalam server] dalam keadaan terenkripsi,” ujar kepala BSSN Hinsa Siburian saat menghadiri rapat bersama Komisi I DPR RI bersama Kominfo, Kamis (27/6/2026).
“Kebocoran data artinya data keluar dari pusat data tersebut tetapi dari hasil koordinasi kita juga dengan Telkom dan hasil secara teknis dia terkunci disitu, soal dia bocor ke luar belum bisa kita pastikan 100%.”
Sementara itu, Menkominfo Budi Arie engungkapkan akan mewajibkan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah memiliki back up atau cadangan data yang dikumpulkan di Pusat Data Nasional (PDN). Ini merupakan respons dari temuan minimnya back up data lembaga, kementerian dan daerah yang ada di PDNS Surabaya yang diretas hacker.
“Jadi ini sifatnya mandatory, bukan opsional. Paling lambat Senin Kepmen (Keputusan Menteri) akan saya tandatangani,” ujar Budi Arie dalam forum yang sama, kemarin.
(red/ain)
