“Saya kira sebenarnya pemerintah sudah punya [perencanaan] tetapi bisa saja kemudian ini menyesuaikan dari kondisi suku bunga terutama di dalam negeri dalam beberapa bulan kedepan,” tutur dia.
Sementara itu, Yusuf menilai penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menutupi kebutuhan pembiayaan juga dapat dilakukan pemerintah.
Namun, ia menjelaskan bahwa SAL bisanya sudah digunakan oleh pemerintah pada awal tahun, ketika sumber penerimaan dari pajak belum didapatkan akibat aktivitas perekonomian juga belum terjadi.
“Untuk SAL sebenarnya pemerintah juga bisa menggunakan tetapi umumnya SAL ini digunakan di awal tahun ketika pemerintah belum punya penerimaan dari pajak,” tutup Yusuf.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan mengurangi volume penerbitan SBN karena memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mencapai Rp200 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah akan terus mengendalikan pinjaman dalam negeri dan luar negeri, termasuk mengurangi penerbitan SBN. Sebab, pemerintah memiliki Silpa hingga Rp200 triliun untuk membantu pembiayaan negara.
“Karena punya Silpa, tahun ini Silpa Rp200 triliun, sehingga SBN bisa dijaga volume issuance-nya, ini yang menyebabkan kenaikan yield kami bisa dijaga relatif baik,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat DJP, Senin (24/6/2024).
(azr/lav)
