"Rencananya minggu depan," kata Santoso saat ditanyakan soal jadwal rapat dengan dua menteri itu.
Diketahui usai Menko Polhukam Mahfud MD memaparkan transaksi mencurigakan di depan Komisi III DPR soal perbedaan data, pihak Kemenkeu kemudian merespons. Mahfud sebelumnya menyatakan bahwa data yang disampaikan oleh Sri Mulyani di Komisi XI yang merupakan mitra Kemenkeu adalah keliru. Dia lebih jauh mencurigai bawahan Sri Mulyani menutup-nutupi data khususnya soal transaksi kepabeanan Rp 189 triliun terkait impor emas batangan.
""Dari data agregat silakan itu DPR. Angka setiap surat sudah ada juga. Sehingga apa kesimpulan saya? Bu Sri Mulyani tak punya akses terhadap laporan-laporan ini. Sehingga keterangan yang terakhir pun di Komisi XI jauh dari fakta," kata Mahfud soal data agregat Rp 349.874.187.504.061.
Diketahui transaksi Rp189 triliun tersebut terdapat di dalamnya.
Namun perbedaan data ini dibantah oleh Kemenkeu Jumat pekan lalu. Menurut instansi tersebut, yang berbeda hanya soal penyajian data yang mana Kemenkeu tak memasukkan data yang dikirimkan PPATK kepada aparat penegak hukum.
"Sama-sama 300 surat dan nilai totalnya Rp 349 triliun dan sumber data sama yaitu rekap surat PPATK dan cara menyajikannya bisa berbeda tapi kalau dikonsolidasi ya ketemu," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/3/2023) sembari menyandingkan data Mahfud dan data Kemenkeu.
Namun Mahfud menilai bahwa tetap masih ada perbedaan data mereka khusus soal transaksi Rp189 triliun. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bakal segera menunjukkan letak perbedaannya.
(ezr)
