"Itulah memang tugas pemerintah menyeimbangkan. Kalau memang stoknya kurang di dalam negeri tidak ada, ya mau tidak mau mesti impor supaya harganya tidak naik karena kalau suplainya kurang, otomatis harga mesti langsung naik," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga memamerkan kualitas beras yang didistribusikan pemerintah. Menurutnya, bansos beras yang dibagikan pemerintah kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) merupakan beras premium.

"Berasnya bagus semua ya? Karena yang kita kirim ke Bapak dan Ibu ini adalah beras-beras premium," ucap Jokowi.

Terkait itu, Jokowi menjelaskan bahwa terjaganya kualitas beras yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat diakibatkan perbaikan-perbaikan yang terus dilakukan Kementerian/Lembaga (K/L) agar kualitas beras tetap terjaga.

"Inilah perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah, yang dilakukan oleh Bulog karena kita tahu sekarang terus Bulog memperbaiki manajemen pengelolaan yang ada di dalamnya," kata Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi mengisyaratkan bantuan beras 10 kilogram per bulan untuk KPM hingga Juni 2024, bisa saja dilakukan dengan syarat kecukupan dalam APBN.

Hal itu terungkap saat Jokowi berkunjung ke gudang Bulog di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis (14/12/2023). Kunjungannya ke sana adalah untuk mengecek ketersediaan beras serta membagikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.

“Ini yang bulan September, Oktober, November, Desember sudah diterima semua?” tanya Presiden.

“Sudah pak,” jawab serentak masyarakat yang hadir.

Jokowi menyampaikan bahwa bantuan pangan CBP tersebut akan pemerintah lanjutkan hingga bulan Maret 2024.

“Kita berdoa bersama moga-moga April, Mei, Juni, APBN-nya cukup, kita lanjutkan lagi,” pungkasnya.

(azr/lav)