Ia mengatakan bahwa kebijakan pemotongan gaji tersebut dilakukan karena pemerintah tidak mengelola APBN dengan baik, sehingga ketika pemerintah membutuhkan dana dan tidak dapat menarik utang maka berupaya mendapatkan dana dari masyarakat.
Bahkan, menurutnya dana masyarakat yang berada di Tapera berpotensi untuk disalahgunakan, seperti yang terjadi di kasus Asabri dan Jiwasraya.
“Buruh, pekerja mandiri, akan dipotong puluhan tahun dan tidak jelas uang itu kemana,” tegasnya.
Berdasarkan pantauan Bloomberg Technoz, massa demonstrasi sempat melakukan pembakaran ban di depan pintu masuk kantor pusat Kemenkeu pada pukul 14.38 WIB.
Berbagai massa dari serikat buruh menyuarakan penolakannya atas kebijakan Tapera. Dengan lantang, massa demonstrasi tersebut terus menggaungkan penolakan terhadap kebijakan Tapera.
‘Tidak ada kata lain, cabut Tapera,” teriak dengan lantang salah satu massa demonstrasi di atas mobil komando.
Menurut mereka, peraturan tersebut dilakukan tanpa konsultasi kepada para pihak buruh, oleh karena itu mereka menuntut agar Sri Mulyani keluar menemui massa demonstrasi untuk berdiskusi dengan massa.
“Potong gaji tidak izin dulu, tidak tanya pendapat kami dulu. Sri Mulyani, jika perwakilan kami tidak diterima maka Direktur kami keluar kesini,” tutur massa demonstrasi itu.
(azr/lav)
