Bloomberg Technoz, Jakarta - Kantor pusat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, didatangi ratusan massa berlatar belakang buruh yang menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) 21 Nomor 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Salah satu koordinator aksi, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menyatakan bahwa pihaknya menolak pemotongan gaji sebesar 3% akibat aturan baru Tapera.

“Kami hitung Rp80-Rp100 triliun setahun didapat dari Tapera, tidak ada yang mengontrol tidak jelas siapa manajemennya. Kami minta bukan ditunda, namun agar dicabut,” ujar Jumhur saat memberikan pidato di depan Kantor pusat Kemenkeu, Kamis (27/6/2024).

Jumhur menyebut, kebijakan Tapera yang akan memotong gaji buruh, pekerja mandiri, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri sebesar 3% dilakukan karena pemerintah tidak memiliki perencanaan ekonomi yang baik.

“Begitu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) jebol tidak punya uang pinjam ke uang luar negeri atau ke masyarakat, yang paling gampang ambil uang rakyatnya,” ucapnya.