”Kami dari awal terus mengawal rencana investasi ini. Namun, pada perjalanannya, perusahaan beralih fokus, sehingga pada akhirnya mengeluarkan keputusan bisnis membatalkan rencana investasi proyek Sonic Bay ini,” ujar Nurul dalam siaran pers, Kamis (27/6/2024).
Berdasarkan rilis perusahaan, kata Nurul, keputusan BASF dan Eramet untuk tidak melanjutkan rencana investasi didasarkan pada pertimbangan akan perubahan kondisi pasar yang signifikan, khususnya pada pilihan nikel yang menjadi suplai bahan baku baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).
Walhasil, BASF memutuskan tidak ada lagi kebutuhan untuk melakukan investasi suplai material baterai kendaraan listrik.
”Kami melihat hilirisasi untuk ekosistem baterai kendaraan listrik masih sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Apalagi, baru-baru saja Indonesia mendapat peringkat 27 pada World Competitiveness Ranking (WCR) 2024. Top 3 terbaik di wilayah ASEAN,” imbuh Nurul.
Nurul mengeklaim, investor asing di sektor hilirisasi tetap tinggi. Beberapa proyek investasi di sektor tersebut, kata Nurul, telah mencapai tahap realisasi.
Sebagai contoh, proyek smelter katoda tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur resmi beroperasi mulai 27 Juni 2024.
Selain itu, produksi massal baterai EV pertama di Indonesia akan dimulai oleh PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power di Karawang, Jawa Barat pada Juli 2024 dan akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.
Preseden Buruk
Di lain sisi, Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai hengkangnya 2 investor asal Eropa, BASF SE dan Eramet SA, dari proyek smelter nikel hidrometalurgi Sonic Bay di Teluk Weda, Maluku Utara menjadi preseden buruk bagi ambisi Indonesia untuk menjadi pusat baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan peristiwa tersebut bakal memengaruhi minat investor pada ekosistem EV di Indonesia.
“Apalagi ada statement soal sustainability atau alasan keberlanjutan yang menjadi concern dari BASF dan Eramet. Artinya, isu nikel yang dikelola dengan memperhatikan dampak lingkungan masih belum diselesaikan pemerintah,” ujar Bhima kepada Bloomberg Technoz, Kamis (27/6/2024).
(dov/wdh)
