Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah telah merogoh dana sebesar Rp9,56 triliun untuk pendanaan 78.733 rumah dalam skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hingga Mei 2024. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Dengan tambahan ini, artinya sejak 2010 ketika pertama kali program FLPP pertama kali diluncurkan, pemerintah telah mendanai 1.477.312 rumah bagi kelompak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nilainya mencapai Rp136,2 triliun.

“Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat bahwa APBN hadir dan sudah lebih dahulu dalam jumlah yang lebih besar untuk sektor perumahan,” terang Sri Mulyani.

Informasi saja, saat ini penyaluran FLPP dikelola oleh BP Tapera. Lembaga baru ini memiliki tujuan untuk menyediakan rumah murah dan mengatasi backlog perumahan di Indonesia yang sudah mencapai 12,7 juta rumah.

Belakangan muncul kontroversi karena soal iuran Tapera yang bersifat wajib bagi seluruh kelompok pekerja bergaji di atas upah minimum regional (UMR) untuk bergotong royong menyelesaikan masalah backlog perumahan ini.