Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Keuangan melaporkan belanja pemerintah pusat sampai 31 Mei 2024 tercatat mencapai Rp824,3 triliun. Angka ini melonjak 15,4% dalam perhitungan tahunan (year-on-year/yoy) dibanding tahun lalu Rp714,5 triliun. Nilai ini juga tercatat 33,4% dari pagu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan kinerja belanja pemerintah pusat didorong optimal untuk melindungi aktivitas perekonomian, sekaligus menjaga keberlangsungan fiskal.

"Artinya pemerintah pusat akselerasi belanjanya meningkat karena adanya Pemilu pada Februari yang butuh front loading belanja. Hal ini menyebabkan kenaikan signifikan," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBNKita Periode Juni, Kamis (27/6/2024).

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) yang sebesar Rp388,7 triliun atau 35,6% dari pagu. Belanja ini antara lain dipengaruhi pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS) sampai periode Juni.

"Penyaluran berbagai program Bansos (bantuan sosial), pembangunan infrastruktur, pemeliharaan BMN (barang milik negara), dan dukungan pelaksanaan Pemilu," kata Sri Mulyani.