Bloomberg Technoz, Jakarta – Pelaku industri Indonesia mendesak Pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk bersikap adil dalam menerapkan stimulus teknologi hijau. Terlebih, Negeri Paman Sam ‘mengucilkan’ nikel –selaku mineral kritis Indonesia– dari paket subsidi bagi bahan baku baterai dan kendaraan listrik.

Dalam beberapa pekan ke depan, Washington berencana melansir pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di bawah payung UU Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act of 2022.

Regulasi tersebut memaktub soal pemberian insentif untuk pengembangan teknologi berbasis energi bersih, dengan nilai US$ 370 miliar.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menjelaskan, di dalam rencana pemberian stimulus tersebut, Pemerintah AS mengecualikan pengguna nikel asal Indonesia sebagai penerima subsidi.

Baterai KBLBB yang mengandung bahan baku dari Indonesia dinilai tidak memenuhi syarat untuk kredit pajak Inflation Reduction Rate (IRA) secara penuh. Penyebabnya, RI belum meneken kerja sama perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan AS. Di samping itu, AS menilai industri nikel di Tanah Air didominasi oleh perusahaan China.