Meskipun rencana reformasi fiskal ini telah menggembirakan pasar, rencana ini memicu protes dari penduduk yang berjuang dengan kenaikan harga-harga makanan dan tingkat pengangguran kaum muda yang menurut Federasi Pengusaha Kenya mencapai 67%.
Para pengunjuk rasa menerobos barikade polisi dan menyerbu Majelis Nasional sesaat setelah para anggota parlemen menyetujui undang-undang tersebut.
Ruto dalam sebuah pidato yang menantang beberapa jam kemudian menyebut aksi tersebut sebagai pengkhianatan dan mengatakan bahwa ia akan mengerahkan militer untuk memadamkan kekerasan lebih lanjut.
Pembalikan sikapnya terjadi setelah pendahulunya Uhuru Kenyatta dan para pemimpin masyarakat sipil memintanya untuk berbicara dengan para pengunjuk rasa.
Sebagian besar pengunjuk rasa adalah anak muda Kenya berusia 20-an dan 30-an tahun dan telah melakukan mobilisasi di platform media sosial.
Sementara demonstrasi anti-pemerintah di masa lalu sebagian besar diorganisasi oleh politikus oposisi, demonstrasi saat ini tampaknya organik dan sebagian besar damai--tetapi mereka telah bertemu dengan polisi yang menembakkan peluru tajam, gas air mata, dan meriam air yang kuat.
"Saya mengusulkan keterlibatan dengan kaum muda bangsa kita untuk mendengarkan isu-isu mereka dan setuju dengan mereka tentang bidang-bidang prioritas yang menjadi perhatian mereka," kata Ruto.
"Saya juga mengusulkan agar dalam 14 hari ke depan, sebuah pertemuan multi-sektoral dan multi-pemangku kepentingan diadakan dengan tujuan untuk memetakan jalan ke depan."
Meskipun ia juga menjanjikan langkah-langkah penghematan, termasuk anggaran perjalanan yang lebih ramping untuk dirinya sendiri, dan alokasi yang lebih kecil untuk perhotelan, pembelian kendaraan, dan renovasi, komitmen tersebut mungkin gagal menenangkan massa.
"Perasaan saya adalah bahwa kedalaman perasaan publik, yang diekspresikan di media sosial dan jalan-jalan di Nairobi, telah memaksa pemerintah untuk berpikir ulang," kata Nic Cheeseman, profesor demokrasi di University of Birmingham.
Pemerintahan Ruto telah menaikkan tarif pajak dan memperkenalkan langkah-langkah untuk membuat negara Afrika Timur ini tidak terlalu bergantung pada pinjaman. Hal ini sejalan dengan reformasi fiskal yang disepakati dengan IMF pada tahun 2021.
RUU Keuangan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan tambahan sebesar 302 miliar shilling (US$2,3 miliar) untuk membantu menutup defisit anggaran yang setara dengan 3,3% dari produk domestik bruto.
IMF, yang membantu negara-negara dengan defisit neraca pembayaran, sering kali merekomendasikan langkah-langkah penghematan untuk memperbaiki fundamental ekonomi, yang sering kali menyebabkan penderitaan jangka pendek yang akut sebagai harga untuk stabilitas jangka panjang.
IMF menolak berkomentar sejak protes meletus minggu lalu.
Kombinasi antara populasi muda yang menghadapi tantangan ekonomi telah menjadi beban besar bagi negara-negara Afrika, seperti yang terlihat pada reaksi terhadap undang-undang pajak, menurut Simon Quijano-Evans, kepala ekonom di Gemcorp Capital Management.
"Afrika Sub-Sahara membutuhkan akses baru ke kombinasi yang lebih terjangkau antara modal global publik dan swasta dan hal ini harus terjadi dengan cepat," katanya.
Surat-surat berharga negara Afrika Timur telah memberikan kerugian negatif 1,3% kepada para investor sejak 18 Juni. Ini kerugian terbesar setelah Gabon dan Mesir dalam Indeks Bloomberg untuk obligasi dolar negara berkembang. Rata-rata EM memberikan imbal hasil positif sebesar 0,3% pada saat itu.
Obligasi dolar Kenya 2031 membalikkan kerugian sebelumnya setelah pernyataan Ruto untuk diperdagangkan sedikit lebih kuat pada hari itu, dengan imbal hasil pada 10,67% pada pukul 18:56 di Nairobi.
(bbn)
