“Kalau melihat harga minyak dunia sebenarnya masih US$81/barel, sehingga ini bebannya kan hanya pelemahan rupiah,” ujar Fahmy kepada Bloomberg Technoz, dikutip Kamis (27/6/2024).
Lebih Untung
Menurut Fahmy, pemerintah bakal diuntungkan bila memutuskan untuk tidak melanjutkan kebijakan penahanan harga BBM nonsubsidi usai Juni 2024.
Keuntungan tersebut di antaranya adalah pengurangan beban anggaran untuk membayar dana kompensasi ke Pertamina yang telah menahan harga di bawah nilai keekonomian.
Dengan demikian, pemerintah bisa lebih fokus mengalokasikan anggaran untuk subsidi BBM dan mengalokasikan dana kompensasi untuk Pertalite. Apalagi, beban untuk subsidi energi tengah mengalami peningkatan di tengah pelemahan rupiah.
Berbeda dengan Solar dan Pertalite, kata Fahmy, kenaikan harga Pertamax tidak bakal berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Hal ini terjadi karena konsumen Pertamax merupakan kelas menengah ke atas dan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan Pertalite dan Solar.
Di lain sisi, Fahmy meminta agar pemerintah tetap mempertahankan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.
Alasannya, meskipun harga minyak dunia cenderung naik hingga mencapai US$80,72 per barrel, tetapi rata-rata harga minyak dunia lebih rendah dari yang ditetapkan pada asumsi makro anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 sebesar US$82/barel.
Selain itu, tingkat inflasi masih terkendali, yakni mencapai 2,8% year on year (YOY) pada Mei 2024.
“Kalau harga BBM Subsidi dinaikan, sudah pasti akan memicu inflasi yang menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga menurunkan daya beli rakyat,” ujarnya.
Di tengah pelemahan rupiah yang berlanjut, kata Fahmy, melambungnya inflasi akan memperburuk perekonomian Indonesia. Bahkan, hal ini berpotensi menyulut krisis ekonomi lantaran terjadinya pelemahan rupiah bersamaan dengan inflasi yang meroket.
“Tidak ada urgensi bagi pemerintah untuk menaikan harga BBM subsidi pada Juli 2024, bahkan pemerintah harus tetap menahan harga BBM subsidi hingga Desember 2024,” ujarnya.
(dov/wdh)
