Bloomberg Technoz, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik Muhammadiyah Ihsan Tanjung mengatakan pihaknya tidak pernah secara lugas menyatakan sikap ihwal kewenangan pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), yang merupakan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

“Muhammadiyah tidak selugas itu, tetapi mungkin insyallah ke depan kalau ditawarkan ke Muhammadiyah, saya tidak tahu akan ditolak atau gimana. Nanti kita tanya sama Ketua Umum kami,” ujar Ihsan dalam agenda Diskusi Fraksi PAN DPR RI secara virtual, Rabu (26/6/2024).

Menurut Ihsan, terdapat perbedaan pernyataan sikap antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

NU memang secara lugas mengatakan menerima kebijakan tersebut. Namun, Muhammadiyah memang hanya mengatakan bakal mengkaji kebijakan tersebut.

“Muhammadiyah [melalui] Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyampaikan akan kaji dahulu. Namun, kalau Gus Yahya [Ketua Umum Pengurus Besar NU] kan [menyatakan] iya kami butuh, kami siap. Nah, itu bedanya antara Muhammadiyah sama NU,” ujarnya.