Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan badan usaha milik organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan berpeluang mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral melalui mekanisme lelang secara terbuka. 

Namun, Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan badan usaha keagamaan tidak mendapatkan prioritas dalam penawaran WIUP tersebut. 

Hal ini tentu berbeda dengan penawaran dalam pengelolaan WIUP Khusus yang merupakan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), di mana badan usaha ormas keagamaan mendapatkan prioritas. 

“Bisa saja, tetapi bukan prioritas. Bisa ikut di dalam lelang yang dilakukan terbuka pada eks IUP yang dicabut karena suatu hal, direkomendasikan wilayah izinnya oleh gubernur,” ujar Lana dalam agenda Diskusi Fraksi PAN DPR RI secara virtual, Rabu (26/6/2024). 

Lana kembali menggarisbawahi yang mendapatkan kewenangan pengelolaan WIUP tersebut adalah badan usaha dari ormas keagamaan.