Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memang telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 104,2 triliun untuk program ketahanan pangan. Berdasarkan data Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), kebijakan ini terbukti mampu menekan potensi lonjakan inflasi jelang hari raya keagamaan.
Dia juga merujuk pada data Badan Pusat Statistika yang mencatat Inflasi Maret 2023 sebesar 4,97%. "Atau turun dari 5,47% [Februari 2023]," ujar Airlangga dalam acara GNPIP di Jawa Barat, Rabu (5/4/2023).
Selain kebijakan ketahanan pangan, menurut dia, pemerintah sedang mencoba menuntaskan sejumlah permasalahan yang kerap membuat harga sebuah komoditi menjadi lebih mahal. Salah satunya adalah biaya logistik atau pengiriman.
Saat ini, kata Airlangga, pemerintah sedang mendorong implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah. Pemerintah memprediksi biaya logistik bisa dipangkas jika seluruh akses jalan bisa terintegrasi satu dengan lainnya.
Khusus untuk anggaran penerapan Inpres Jalan, menurut Airlangga, pemerintah telah menyiapkan alokasi sebesar Rp 32,7 triliun untuk memperbaikijalan sepanjang 8.000 Km, tahun ini. Saat ini, pemerintah mencatat ada sekitar 249.000 Km dari total 480.000 Km jalan yang berada dalam kondisi rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat.
Rencananya, kebijakan anggaran ini akan dilanjutkan kembali pada tahun-tahun berikut untuk memastikan terhubungnya jalan utama, jalan secondary, dan jalan tersier dengan sentra ekonomi dan pertanian.
Salah satu target pertamanya adalah pembangunan konektivitas sejumlah jalur logistik di sisi Utara Jawa atau sering disebut Pantai Utara Jawa (Pantura). Jalur ini membentang dari Pelabuhan Merak di Provinsi Banten hingga Pelabuhan Ketapang di Provinsi Jawa Timur. Integrasi jalur utama ini dengan jalur logistik lainnya akan diprediksi menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 7%.
"Utara Jawa akan kita bangun Super Koridor Utara Jawa," kata Airlangga.
Koridor Super Utara Jawa atau North Java Super Corridor adalah rencana besar Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuat sebuah kawasan industri yang memiliki akses logistik sangat baik. Kawasan ini akan memiliki jalur tol darat, tol laut, dan tol udara.
(krz/frg)
