Dari sisi eksternal, selain pemberantasan entitas legal, OJK juga perlu menyelesaikan proses transisi peralihan wewenang baru OJK dalam pengawasan aset kripto dan koperasi jasa keuangan, termasuk menyelesaikan ketentuan dalam rangka pelaksanaan wewenang pengawasan baru tersebut.
Selanjutnya, peningkatan kualitas penawaran efek di pasar perdana dan likuiditas saham yang wajar di pasar sekunder masih menjadi tantangan eksternal OJK.
“Ketiga, peningkatan literasi dan inklusi keuangan untuk produk syariah dan porduk selain pada sektor perbankan,” jelasnya.
Dari sisi internal, Mahendra menjelaskan bahwa pemenuhan infrastruktur kantor pusat di Ibukota Nusantara (IKN) dna kantor OJK di daerah masih menjadi tantangan yang perlu diselesaikan.
Selanjutnya, pemenuhan formasi efektif SDM untuk mendukung penambahan kewenangan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Sementara itu, pengembangan sistem informasi untuk mendukung pengawasan dan perizinan terintegrasi juga masih menjadi tantangan yang akan dihadapi OJK.
Tantangan internal terakhir, yakni “Penguatan infrastruktur TI [teknologi] untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pengamanan aplikasi dalam upaya pencegahan terhadap serangan siber,” pungkasnya.
(azr/lav)
